Dalam muktamar FPI terakhir sekitar dua tahun silam, ayah empat anak ini dipercaya menjadi ketua Dewan Majelis Syura, sebelum akhirnya posisinya digantikan oleh K.H. Abdul Hamid Baidlowi dari Lasem, salah seorang kiai sepuh dalam lingkungan NU.
Saat berbincang-bincang dengan alKisah, Habib Muhsin banyak bertutur tentang kiprah FPI di tengah-tengah umat, sekaligus menjawab sejumlah pandangan miring tentang FPI. Berikut sebagian penuturannya:
Seiring dengan gerakan reformasi yang membawa angin segar pada perubahan yang semakin membuka lebar ruang kebebasan dalam berserikat, ditambah adanya keprihatinan dengan merebaknya kezhaliman, FPI pun berdiri. Sejak awal berdirinya, Agustus 1998, respons dari berbagai pihak terasa cukup baik.
“Kita sempat dituduh underbouw Soeharto. Sampai Soeharto wafat, FPI tetap berdiri tegak. Kita juga dianggap binaan parpol atau militer, misalnya isu-isu yang santer yang mengatakan bahwa FPI itu binaan Wiranto.
Kenyataannya, ketika mereka semua telah lengser, FPI tetap berjalan di jalannya secara istiqamah tanpa terpengaruh sedikit pun dengan pergolakan di panggung perpolitikan atau pergantian jabatan yang terjadi di kalangan militer. Nyata sudah, semuanya tak terbukti, masyarakat pun dapat menilai dengan terus berputarnya waktu.”
Sebagai organisasi kemasyarakatan resmi, FPI membuka lebar-lebar pintu interaksi dengan siapa pun: pemerintah, aparat hukum, politisi, dan sebagainya. FPI tidak dekat dengan mereka, dalam artian tidak selalu memiliki kaitan emosional yang searah dengan mereka semua itu, tapi jauh pun, dalam artian berseberangan di segala hal, juga tidak. Semuanya serba situasional, berdasarkan garis perjuangan dakwah FPI.
Sewaktu Milad I FPI di Ciputat, 1999, waktu itu panglima TNI Wiranto hadir, sehingga semua jajaran di bawahnya ikut hadir, termasuk SBY, yang saat itu masih aktif di militer. Kejadian itu acap dijadikan bumbu gosip tak sedap di balik berdirinya FPI.
Setelah Wiranto turun dari jabatannya, FPI tak terpengaruh apa-apa, bahkan semakin melebarkan sayap dakwahnya. Kini saat SBY sudah menjadi presiden, FPI pun kerap berseberangan pandangan dengannya.
“Saat peringatan Milad I FPI itu, Kapolda DKI Jakarta juga hadir saat itu. Tak masalah, karena kita memang selalu berusaha menjalin hubungan baik dengan pihak kepolisian. Kita undang mereka. Tapi kalau karena itu kita dikatakan binaan polisi, nyatanya dalam beberapa kesempatan kita pun berseberangan keras dengan mereka.”
Harus dipahami, FPI memang bergerak dalam wilayah penegakan hukum, tapi FPI tidak memposisikan diri sebagai penegak hukum. Aparat penegak hukum, itu domain pemerintah, penegak hukumnya, seperti kepolisian dan instansi-instansi penegak hukum lainnya.
FPI adalah gerakan masyarakat yang ingin agar penguasa menegakkan hukum dengan sebenarnya. Sehingga dalam sepak terjangnya, FPI selalu berupaya dengan mengingatkan, mengimbau, menyurati, dan seterusnya. Ini adalah bentuk penekanan masyarakat untuk penegakan hukum itu sendiri. Yang sering kali terjadi, ketika penegakan hukum terasa lemah, akhirnya masyarakatlah yang turun.
Sebenarnya, kalau penegakan hukumnya kuat, masyarakat tak perlu bereaksi. Ini semacam hukum asap dan api. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api.
“Suatu ketika, FPI pernah menggerebek gedung tempat perjudian, kemudian semua barang buktinya kita serahkan ke kepolisian. Itu pun setelah sebelumnya kita melewati proses yang panjang, lewat pelaporan, pelampiran bukti-bukti awal, dan sebagainya. Karena tidak juga bergerak, entah karena alasan apa, masyarakat yang akhirnya bergerak. Ini kan semestinya harus dilihat sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk membantu polisi dalam menegakkan hukum.
FPI memiliki hubungan yang intens dengan para ulama, terutama para ulama sepuh. Contohnya, dengan Kiai Abdullah Faqih (alm.) dari Langitan, yang baru wafat beberapa bulan silam. Hubungan FPI sangat hangat dengan beliau. Semasa hidupnya, beliau terus memberi spirit perjuangan untuk FPI, terutama ketika FPI dicoba digembosi oleh beberapa oknum warga nahdliyin yang aktivis liberal yang menuduh bahwa FPI itu Wahabi. Atas masukannya pula, K.H. Hamid Baidlowi Lasem kini menjadi ketua Dewan Syura di DPP FPI. FPI pun menyambut baik masukan dari ulama sepuh kita ini.”
FPI menyadari, hidup dan bergerak di tengah-tengah masyarakat membuat mereka dari waktu ke waktu harus terus membangun interaksi dengan berbagai pihak. Adanya berbagai komunikasi lintas sektoral yang dilakukan FPI itulah yang kerap disalahartikan dan bahkan dijadikan bahan isu-isu yang tak berdasar oleh sementara pihak yang tak menyukai sepak terjang dakwah FPI.
Mengenai adanya oknum-oknum dalam tubuh FPI, pengurus pusat sangat terbuka untuk menerima masukan dan laporan dari masyarakat, yang penting ada bukti otentik. Jangan hanya laporan lisan. Kalau ada bukti, pengurus akan cepat memprosesnya secara tegas dan profesional, berdasarkan aturan main internal organisasi FPI.
0 komentar:
Posting Komentar